DPRD Kabupaten Batu Bara Lakukan Rapat Paripurna Pandangaan Umum Fraksi Terhadap LKPJ Bupati Batu Bara Tahun Anggaran 2023

BATU BARA | RADAR007.CO.ID -

DPRD Kabupaten Batu Bara Lakukan Rapat Paripurna Pandangaan Umum Fraksi Terhadap LKPJ Bupati Batu Bara Tahun Anggaran 2023, di ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara. Selasa, ( 26/03/2024 )

Turut Hadir, Wakil Ketua DPRD Kab. Batu Bara, Pj.Bupati Kab. Batu Bara yang diwakilkan oleh Staf Ahli Sekda Bapak H. Darul, Plt. Sekretaris DPRD Kab. Batu Bara Bapak Azhar S.Pd. M.Pd., Dan Seluruh Anggota DPRD Kab. Batu Bara.

Dalam kesempatan ini masing – masing Fraksi menyampaikan Pandangan Umumnya, diantaranya dari PDI Perjuangan menyampaikan bahwa setelah mempelajari dan mencermati lebih mendalam, kami Fraksi PDI Perjuangan menyetujui untuk dapat segera ditindaklanjuti dalam pembahasan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Disampaikan Amirtan.

   

Selanjutnya melalui Rizky Aryetta SST. M.SI 

Fraksi Partai Golkar menyampaikan pandangan umum dan mempertanyakan beberapa hal, Pertama, Terkait tentang status nasib kelanjutan para calon pelamar PPPK Tahun 2023, dimana kita ketahui adanya persoalan dan masalah yang terjadi, seperti pemberitaan hangat dan viral dengan ditetapkannya beberapa pejabat yang menjadi status tersangka akibat kebijakan yang salah dalam tahapan proses seleksi dalam penerimaan PPPK di Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 tersebut. Pertanyaan kami kepada pihak eksekutif Pemkab b3atu Bara, apa kebijakan serta langkah yang akan diambil dalam memahami dan mempedomani regulasi Kemenpan RB, BPN dan Kementerian Pendidikan yang berkaitan dengan nasib status para calon PPPK selanjutnya? Dengan adanya rekomendasi yang dikeluarkan oleh komisi 3 DPRD Kabupaten Batu Bara melalui rapat RDP komisi 3, ( Rekomendasi pembatalan hasil seleksi PPPK kabupaten Batu bara Tahun 2023 ), perlu penjelasan dari pihak eksekutif.

Kedua, Terkait persoalan defisit Anggaran Tahun 2023, yakni adanya persoalan hutang kepada rekanan proyek, dimana rekanan proyek pihak pemborong telah menyelesaikan proyek 100 persen pada Tahun Anggaran 2023, namun belum dilakukan pembayaran oleh Pemkab dari pekerjaan tersebut hingga saat ini, dari hal tersebut fraksi partai golkar mempertanyakan kepada pihak eksekutif, apa penyebab yang mendasari? Dikarenakan apa dan mengapa defisit APBD Tahun Anggaran 2023 ini terjadi? Mengingat saat ini kita sudah berada di semester pertama APBD Tahun Anggaran 2024.

 

Fraksi partai Golkar juga meminta penjelasan apa yang menjadi permasalahan terkait ketidak lancaran arus pengelolaan keuangan di sekretariat dprd batu bara, dikarenakan dalam beberapa waktu ini ada beberapa kendala dalam pembayaran-pembayaran yang masih tertunda dilakukan dan/atau ada yang masih menunggu kejelasan sampai saat ini,  

             

Fraksi Gerindra dalam pandangan umumnya, disampaikan oleh Andriyansyah , SH.,

Berikut akan di sampaikan beberapa hal yang menjadi catatan fraksi gerindra terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (lkpj) bupati batu bara tahun anggaran 2023, Fraksi partai gerindra memandang bahwa kedepan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan anggaran sudah semestinya semakin diperketat bersamaan dengan upaya memperbaiki struktur penganggaran agar lebih tepat guna dimasa-masa mendatang.

Fraksi Gerindra memberikan pandangan terhadap silpa Tahun anggaran 2023 sebesar Rp.14.818.573.168,56,- apakah silpa ini sisa dari kegiatan atau kegiatan yang tidak dilaksanakan. Menyangkut tentang sisa Anggaran di Tahun 2023 Fraksi Gerindra menyarankan dan menegaskan sisa anggaran yang begitu besar untuk kedepannya harus dengan terukur dan lebih baik sehingga sisa anggaran tidak terjadi Tahun selanjutnya. 

Fraksi Gerindra meminta agar seluruh OPD bekerja keras dan bergerak cepat dan tepat dalam melaksanakan program dan kegiatan sehingga target-target yang ingin dicapai terpenuhi serta serapan anggaran mampu dimaksimalkan.

Sumber : Humas sekretariat DPRD Kabupaten Batu Bara

Reporter : Erwanto