Medan | Radar007.co.id - Acara pelatihan pemandu wisata yang diselenggarakan oleh Disbud Parekrap di Hotel Grand Mercury Medan, Senin (18/3/2024) telah menjadi pusat perhatian setelah wartawan dilarang untuk meliput kegiatan tersebut. Meskipun menggunakan dana APBN, pihak penyelenggara memilih untuk membatasi akses media ke dalam ruang acara.
Keputusan ini menimbulkan pertanyaan serius tentang transparansi acara yang seharusnya terbuka untuk publik dan media. Wartawan menyoroti bahwa larangan meliput dapat mengurangi akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan dana publik.
Pihak Disbud Parekrap belum memberikan penjelasan resmi mengenai alasan di balik larangan tersebut. Keputusan ini telah memicu keprihatinan akan akses informasi yang adil dan transparan dalam penggunaan dana publik untuk program seperti ini.
"Menurut wartawan Gayus Hutabarat, kebijakan tersebut berpotensi melanggar Undang-Undang Pers No. 40 tahun 1999 yang mengatur hak wartawan untuk meliput acara-acara publik," ungkapnya.
Ada enam wartawan yang berusaha meliput kegiatan tersebut, termasuk Gayus Hutabarat, Togu Sihite, Wilson, Larasati, Askar Marlindo, dan Junaidi.
Upaya mereka untuk memberikan liputan bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik.
(dodi/007)
Social Header
Catatan Redaksi
Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dan atau keberatan dengan penayangan artikel dan atau berita, anda dapat juga mengirimkan artikel atau berita sanggahan dan koreksi kepada redaksi kami, sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat (11 dan 12) undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Artikel/berita dimaksud dapat dikirimkan melalui email Redaksi atau Hubungi No telpon tercantum di bok redaksi
Link List
Iklan Disini