Korupsi Dana-Desa, Kades Gebang Kendal Divonis Satu Tahun Penjara

  Foto Nur Kholis saat dijatuhi hukuman satu tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang.

Kendal-Jateng, RADAR007co.id - Kepala Desa Gebang, Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal, Nur Kholis, dinyatakan bersalah dalam kasus penyelewengan Anggaran Dana Desa (ADD) tahun 2021.

Nur Kholis dijatuhi hukuman satu tahun penjara dan denda sebesar Rp 50 juta oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang dalam sidang yang digelar pada tanggal 20 belum lama ini secara daring. Rabu, (22/5/2024).

Berita ini hingga naik online dan sesuai yang diungkapkan oleh Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kendal, Sigit Muharram kepada RADAR007co.id   Nur Kholis telah melakukan penyelewengan dana desa sebesar Rp 245,835 juta pada tahun 2021 yang  berdasarkan temuan dari Inspektorat Kendal sèhingga Nur Kholis resmi ditahan sejak tanggak 13 November 2023 dan telah menjalani beberapa persidangan.

“Putusan majelis hakim sejalan dengan tuntutan jaksa. Terdakwa secara sah terbukti melakukan penyelewengan dana desa tersebut. Nur Kholis divonis satu tahun penjara, denda Rp 50 juta, atau subsider enam bulan kurungan, serta diwajibkan mengembalikan uang yang diselewengkannya,” terang Sigit Muharram.

Nur Kholis terbukti melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001.

Sigit Muharram bersama Kasi Intel Kejari Kendal, Langgeng Prabowo, menjelaskan bahwa uang yang diselewengkan telah dikembalikan ke kas negara melalui kas daerah Pemkab Kendal.

“Putusan ini menjadi peringatan bagi seluruh pelaksana keuangan daerah agar lebih waspada dalam mengelola keuangan desa,” jelasnya.

Terkait status Kepala Desa Nur Kholis di Desa Gebang, keputusan akan diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Kendal.

“Status kepala desa akan dikembalikan kepada pemerintah daerah melalui Dispermasdes. Jika putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht), kami akan segera menyampaikan pemberitahuan kepada bupati,” tambah Sigit.

Langgeng Prabowo menambahkan, sepanjang tahun 2024, terdapat berbagai laporan terkait tindak pidana korupsi di Kabupaten Kendal, menunjukkan adanya perhatian serius dari aparat penegak hukum terhadap kasus-kasus korupsi di daerah tersebut.

Sumber : Kejari Kendal

( Redaksi )