Jarnas.Indo Desak Presiden Copot Kapolri, Fokus soal Kerakyatan

Radar007 | LAMPUNG – Jaringan Nasional Indonesia (Jarnas.Indo) mengeluarkan pernyataan sikap tegas terkait tragedi tewasnya pengemudi ojek online saat demonstrasi di depan DPR serta rencana kenaikan gaji anggota DPR RI. Organisasi ini menilai langkah pemerintah dan elit politik telah melukai rasa keadilan rakyat di tengah situasi ekonomi yang sulit.

Dalam keterangan tertulisnya, Dewan Pembina Jarnas.Indo, Denu Kurniawan, menyebut bahwa kondisi fiskal negara saat ini sedang berat.

“APBN 2025 mengalami tekanan dengan defisit lebih dari Rp 500 triliun. Namun ironisnya, pemerintah justru menambah pos belanja birokrasi dan gaji pejabat negara, sementara rakyat masih bergelut dengan kemiskinan dan pengangguran,” ujarnya.

Jarnas.Indo juga melampirkan data tingkat kemiskinan nasional berada di kisaran 9,3 persen atau sekitar 26 juta jiwa, sedangkan pengangguran terbuka mencapai 5,8 persen atau sekitar 8,3 juta orang. Di sisi lain, harga kebutuhan pokok naik rata-rata 7–10 persen per tahun, mempersempit daya beli masyarakat.

Sekretaris Jenderal Jarnas.Indo, Micheal Oncom, menambahkan bahwa kenaikan tarif Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) juga menambah beban pekerja.

“Tarif K3 yang tinggi pada akhirnya akan dibebankan kepada buruh. Ini semakin menegaskan jurang empati dalam kebijakan publik,” katanya.

Dalam pernyataan sikapnya, Jarnas.Indo menegaskan enam poin tuntutan. Pertama, mendesak Presiden Republik Indonesia segera mencopot Kapolri karena dianggap gagal menjaga rasa aman dan membiarkan tindakan represif terhadap rakyat. Kedua, mendesak ketua-ketua partai politik mengganti kader DPR RI yang pongah dan hanya memikirkan kenaikan gaji serta fasilitas.

Selain itu, Jarnas.Indo menolak segala bentuk kebijakan yang membebani rakyat kecil, termasuk kenaikan tarif K3, PPN 12 persen, PPh 21, dan pungutan pajak lain yang dinilai tidak adil. Organisasi ini juga mendorong konsolidasi gerakan rakyat, buruh, tani, dan mahasiswa dalam aksi massa yang terdidik, terpimpin, dan terorganisir untuk mengawal demokrasi serta menolak oligarki politik.

Tuntutan berikutnya, Jarnas.Indo mendesak pemerintahan Prabowo-Gibran fokus meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan mengevaluasi kabinet, serta kembali pada semangat Reformasi 1998 dengan menolak kembalinya Dwifungsi ABRI dan mendesak pengesahan UU Perampasan Aset untuk memberantas KKN.

“Indonesia tidak boleh dibiarkan jatuh lebih dalam ke dalam jurang empati. Pemerintah dan partai politik harus segera membuktikan keberpihakan pada rakyat, bukan pada kepentingan sempit kekuasaan,” tegas Adi Wibowo selaku Ketua Harian Jarnas.Indo menutup pernyataan sikapnya. (Maskur)