Prof. Dr KH Sutan Nasomal: Rakyat menggugat Pemerintah dan DPR harap Presiden RI memperhatikan Rakyatnya

Radar007Jakarta – Keresahan Masyarakat akibat kenaikan pajak di semua ragam saat ini menimbulkan reaksi kecemasan pada semua lapisan Masyarakat di seluruh Indonesia. Kenaikan pajak dengan ekstrem mengenai PBB dan pajak harga jenis bidang apapun sangat memberatkan seluruh Masyarakat. Jakarta, Sabtu (23/8/2025)

Padahal para pakar pajak dan para pakar ekonomi harus membuat kajian dulu sudah tepatkah langkah menaikkan pajak tinggi. Memang tidak mungkin untuk di pungkiri keluhan Masyarakat mengenai lemahnya daya beli saat ini akibat dari strategi pemerintah yang gagal dalam mendorong kekuatan pendapatan rakyat agar ada peningkatan menurut Pandangan Prof DR KH Sutan Nasomal SH,MH menyampaikannya kepada media.

Prof DR Sutan Nasomal SH,MH sangat kaget dengan cara kenaikan pajak saat ini tidak dahulu di kaji dengan sebenar benarnya. Seakan akan 80% Masyarakat Indonesia kaya raya dan berpenghasilan besar seperti Masyarakat kuwait (Tim-Teng).

“Suara Rakyat tidak lagi percaya dengan instrumen pemerintah Indonesia adalah reaksi normal dan manusiawi saat ini. Agar pemerintah Indonesia tidak asal asalan membuat peraturan atau main gass aja dengan cara cara saling menekan kepada seluruh Kepala Daerah ke Gubernur terus Bupati atau Walikota. Kemudian pelaksanaannya akan tumpang tindih menabrak norma norma keadilan. Perang melalui jalur hukum akan meningkat tajam sehingga rakyat merasa di jajah oleh Pemerintahnya sendiri,” ucap Prof. Sutan sontak.

Curhat Masyarakat yang disampaikan langsung via telp ke Prof DR KH Sutan Nasomal S.H.,M.H., sebagai Ketua Umum Partai (POM) Partai Oposisi Merdeka. Menjadi catatan kusus di usia 80 th Indonesia Merdeka agar pemerintah Indonesia bisa menerima nasehat dari para mitra kerjanya dan menerima keluhan Masyarakat untuk tidak arogan bermain dalam peraturan serta manaikkan pajak.

Presiden RI Jendral Haji Prabowo Subiyanto sangat pakar dan sangat ahli mengetahui bahwa keluhan Masyarakat saat ini bukan tidak berdasar. Indonesia masih mengalami keterpurukan di kekuatan ekonomi karena setelah di terjang badai COVID pada masa silam dan dampak perang di Tim-Teng. Kemudian kebijakan pajak USA ke Negara Indonesia. Tentu Masyarakat kecil yang sangat langsung terkena dampaknya. Seluruh pengusaha dan pedagang yang lahir dari Masyarakat kecil mengalami kemunduran dan kebangkrutan. Para pelaku Industri juga menjalankan PHK masal serta menekan pergerakkan produksinya. 

Prof DR KH Sutan Nasomal S.H.,M.H., menilai bahwa pekerjaan para mentri di rumah Negara Indonesia yang dipimpin oleh Jendral Haji Prabowo Subiyanto adalah para mentri yang mentah dalam analisa dan kajian. Hanya membuat rakyat kecewa dan merasa di tindas.

Prof DR KH Sutan Nasomal SH,MH menyampaikan kepada media. Seluruh pasar bisa dilihat sudah pada kosong kios kiosnya 80% seluruh Indonesia dan ditinggalkan pemiliknya akibat 10 tahun pemerintah Masyarakat lalu gagal menyehatkan sektor ekonomi. Pabrik pabrik besar pindah ke negara tetangga. Meninggalkan ratusan ribu pengangguran baru serta puluhan juta pengangguran yang lama penuh cemas bisa tidak mendapatkan rezeki untuk makan hari ini. Juga cemas bisa tidak membayar kontrakan sewa rumah petakannya. Pendapatan Masyarakat semakin kecil akibat para pemangku kebijakan tidak mau mendengar keluhan rakyatnya.

Aksi dan reaksi Masyarakat menyikapi DPR RI atau DPRD yang telah merumuskan peraturan yang kini dilaksanakan para kementrian suatu penilaian spontan murni dari reaksi rakyat bahwa telah terjadi kelalaian dalam pekerjaan para elit di dewan dengan melepaskan peraturan yang menjadi warna penindasan yang terburuk. 

“Padahal para dewan itu di gaji oleh keringat serta darah rakyat. Apakah layak para elit dewan diberikan gaji tinggi atau mendapatkan mobil mewah dan rumah mewah serta pensiun dengan gaji besar seumur hidup sedangkan rakyatnya semakin miskin dan pengangguran semakin bertambah puluhan juta,” menurutnya.

Kini kecewanya Masyarakat semakin meluas dan meminta pemerintah Pusat RI untuk membatalkan kenaikan gaji semua anggota DPR RI dan gaji para mentri. Menghabiskan uang negara dengan kenaikan biaya operasional serta insentif para anggota dewan dengan hasil kerja rakyat tambah sengsara. 

“Ada banyak reaksi Masyarakat di daerah yang ingin lepas dari NKRI akibat sumber daya alamnya habis di jual kemudian uangnya di setorkan ke pemerintah pusat dan Masyarakat di daerah tidak mendapatkan perhatian apa apa atau tambah miskin,” tutupnya.

Narsum: Prof DR KH Sutan Nasomal 

Editor: redaksi R007